-Corporate -Hukumonline

Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?

 

Dengan ini saya ingin menanyakan masalah mengenai wewenang dan hak direksi lokal dan direksi asing berkaitan dengan masalah internal dan eksternal dalam suatu PT PMA. Dalam hal ini, tindakan eksternal yang saya maksud adalah campur tangan direksi, terutama direksi asing ke pemerintahan dan permohonan untuk perkreditan suatu aset dalam Negara RI.

melang

Jawaban:

Diana Kusumasari

Merujuk pada Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Direksi berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (lihat Pasal 98 ayat [2] UUPT).

 

Dari ketentuan di atas kita ketahui bahwa sebenarnya tidak ada pembatasan pembagian kewenangan direksi baik terkait dengan masalah internal maupun eksternal perusahaan pada suatu PT PMA (Penanaman Modal Asing). Ditegaskan pula oleh advokat senior Arief Surowidjojo dari kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo bahwa UUPT sendiri tidak membedakan antara direksi asing maupun lokal. Mengenai pembagian kewenangan ini merupakan kesepakatan para pemegang saham yang kemudian diatur di dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Jadi, tidak ada batasan dan pembedaan antara direksi asing dan direksi lokal.

 

Hanya saja, Arief menambahkan, memang pada umumnya direksi asing tidak diberikan jabatan-jabatan yang terkait dengan ketenagakerjaan (personalia) atau jabatan yang terkait dengan pemerintah (government relation). Dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatangjo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) memang diatur bahwa khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia. Lebih jauh, simak artikel Klinik Hukum sebelumnya, Direktur Asing.

 

Jadi, terkait dengan kewenangan direksi asing dalam hubungannya (dalam konteks pekerjaan formal) dengan pemerintahan dan terkait dengan permohonan untuk perkreditan suatu aset di Indonesia, tidaklah dibatasi apakah direksi asing ataupun lokal yang boleh mengemban wewenang tersebut. Sepanjang diatur dalam anggaran dasar, direksi asing dapat melakukan pekerjaan terkait dengan hal-hal tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Klinik Hukum meminta pendapat Arief Surowidjojo pada 16 Juni 2011.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3.      Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.Rabu, 22 Juni 2011