-Corporate -Hukumonline

Status Direksi Perusahaan, Pengusaha atau Pekerja?

Pengasuh Hukumonline yang terhormat, Kami ada pertanyaan singkat mengenai status seorang direktur dalam sebuah perusahaan, apakah sebagai pengusaha atau sebagai pekerja? Mohon pencerahannya, terima kasih.  

henryz

Jawaban:

Adi Condro Bawono

Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mendefinisikan direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Jadi, kata yang resmi digunakan oleh UUPT adalah direksi. Direksi ini adalah organ perseroan dan sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat (3) UUPT direksi perseroan dapat terdiri dari lebih dari satu anggota direksi. Sedangkan kata direktur seperti yang anda gunakan tidak dikenal oleh UUPT, walaupun pada praktiknya kata tersebut sering digunakan untuk menyebut seorang anggota direksi pada suatu perseroan terbatas.

Mengenai status anggota direksi, disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) UUPT bahwa, “Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.” Dari ketentuan ini dapat di simpulkan bahwa sebenarnya direksi adalah bekerja atas dasar pemberian gaji dari perseroan. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) disebutkan bahwa, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Melihat pengaturan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 1 angka 3 UUK maka dapat kita simpulkan bahwa seorang anggota direksi juga merupakan seorang pekerja, karena seorang anggota direksi juga bekerja dengan menerima upah atau imbalan dari perusahaan.

Lebih lanjut, definisi pengusaha dapat kita temukan dalam UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (“UU Kadin”) dan UUK. Pengusaha, menurut Pasal 1 huruf b UU Kadin adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.”

Sedangkan, arti pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 UUK, adalah:

a.      orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.      orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.      orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Karena pengaturan Pasal 1 angka 5 UUK dan Pasal 1 huruf b UU Kadin mengkategorikan setiap orang yang menjalankan suatu jenis perusahaan sebagai pengusaha. Maka seorang direksi perusahaan dapat juga disebut sebagai seorang pengusaha. Karena tugas direksi dalam suatu perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT adalah menjalankan pengurusan Perseroan.

Jadi, menurut hemat kami, sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku,  seorang anggota direksi dapat dikategorikan sebagai seorang pekerja dan dapat pula dikategorikan sebagai pengusaha.  

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

2.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

  

@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.Jumat, 30 Desember 2011