RUMAH SUSUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan

dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat

strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian

bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia

Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

b. bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap

bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan

melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh

wilayah Indonesia;

c. bahwa setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi

kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah

susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara

mandiri, dan berkelanjutan;

d. bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat

tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan

rendah;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan perkembangan

hukum, kebutuhan setiap orang, dan partisipasi

masyarakat serta tanggung jawab dan kewajiban negara

dalam penyelenggaraan rumah susun sehingga perlu

diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan

huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang

Rumah Susun;

Mengingat . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,

baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat

dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk

tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama.

2. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan

perencanaan, pembangunan, penguasaan dan

pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan,

pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem

pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan

secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan

bertanggung jawab.

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan

ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Satuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 3 -

3. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun

adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai

tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke

jalan umum.

4. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah

sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak

bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri

rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam

persyaratan izin mendirikan bangunan.

5. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang

dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama

dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah

susun.

6. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan

bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki

bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian

bersama.

7. Rumah susun umum adalah rumah susun yang

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah

bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

8. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

9. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki

negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

10. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang

diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

11. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut

SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas

sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan

atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna

bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

12. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang

selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti

kepemilikan atas sarusun di atas barang milik

negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan

cara sewa.

13. Nilai . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 4 -

13. Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya

disebut NPP adalah angka yang menunjukkan

perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian

bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang

dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan

terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan

pada waktu pelaku pembangunan pertama kali

memperhitungkan biaya pembangunannya secara

keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

14. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya

disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat

dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun

umum.

15. Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya

disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang

dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan

perumahan dan permukiman.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

hukum.

17. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh

warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

18. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.

19. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik

sebagai pemilik maupun bukan pemilik.

20. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas

untuk mengelola rumah susun.ntuk menjamin

21. Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang

selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang

beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.

22. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

24. Menteri . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 5 -

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:

a. kesejahteraan;

b. keadilan dan pemerataan;

c. kenasionalan;

d. keterjangkauan dan kemudahan;

e. keefisienan dan kemanfaatan;

f. kemandirian dan kebersamaan;

g. kemitraan;

h. keserasian dan keseimbangan;

i. keterpaduan;

j. kesehatan;

k. kelestarian dan berkelanjutan;

l. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

m. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:

a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni

dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman,

harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan

permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan

ekonomi, sosial, dan budaya;

b. meningkatkan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 6 -

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan

ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau

di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan

permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang

dengan memperhatikan prinsip pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan

dan permukiman kumuh;

d. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang

serasi, seimbang, efisien, dan produktif;

e. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang

menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan

tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan

perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi

MBR;

f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang

pembangunan rumah susun;

g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang

layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam

lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan

berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan

dan permukiman yang terpadu; dan

h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan,

kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah

susun.

Pasal 4

(1) Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi:

a. pembinaan;

b. perencanaan;

c. pembangunan;

d. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;

e. pengelolaan;

f. peningkatan kualitas;

g. pengendalian;

h. kelembagaan;

i. tugas dan wewenang;

j. hak dan kewajiban;

k. pendanaan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 7 -

k. pendanaan dan sistem pembiayaan; dan

l. peran masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

(1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah

susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh

pemerintah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:

a. Menteri pada tingkat nasional;

b. gubernur pada tingkat provinsi; dan

c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) meliputi:

a. perencanaan;

b. pengaturan;

c. pengendalian; dan

d. pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas

sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku

kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 7

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh

dari perencanaan pembangunan nasional dan

merupakan bagian integral dari perencanaan

pembangunan daerah.

(2) Perencanaan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 8 -

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat

kewenangannya serta melibatkan peran serta

masyarakat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan dan

strategi nasional di bidang rumah susun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman

untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan

pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.

Pasal 8

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b meliputi:

a. pembangunan;

b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;

c. pengelolaan;

d. peningkatan kualitas;

e. kelembagaan; dan

f. pendanaan dan sistem pembiayaan.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan rumah

susun sesuai dengan tujuannya.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan

koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 9 -

Pasal 11

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan

rumah susun secara nasional untuk memenuhi tertib

penyelenggaraan rumah susun.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara:

a. koordinasi penyelenggaraan rumah susun;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. penelitian dan pengembangan;

f. pengembangan sistem dan layanan informasi dan

komunikasi; dan

g. pemberdayaan pemangku kepentingan rumah susun.

(3) Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan

rumah susun kepada pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(4) Pembinaan penyelenggaraan rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tujuan:

a. mendorong pembangunan rumah susun dengan

memanfaatkan teknik dan teknologi, bahan

bangunan, rekayasa konstruksi, dan rancang bangun

yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan

lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi

kesehatan;

b. mendorong pembangunan rumah susun yang mampu

menggerakkan industri perumahan nasional dan

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal,

termasuk teknologi tahan gempa;

c. mendorong terwujudnya hunian yang layak dan

terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana

pembinaan keluarga; dan

d. mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai

wawasan nusantara atau budaya nasional dalam

pembangunan rumah susun.

Pasal 12 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 10 -

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 13

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:

a. penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;

b. penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan

c. penetapan lokasi pembangunan rumah susun.

(2) Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber

daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum,

rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah

susun komersial.

(3) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang

wilayah, gubernur atau bupati/walikota dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah

susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun

negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.

(5) Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan

zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan

sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 14

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan

berdasarkan:

a. kepadatan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 11 -

a. kepadatan bangunan;

b. jumlah dan kepadatan penduduk;

c. rencana rinci tata ruang;

d. layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

e. layanan moda transportasi;

f. alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah

susun;

g. layanan informasi dan komunikasi;

h. konsep hunian berimbang; dan

i. analisis potensi kebutuhan rumah susun.

(2) Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun

diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V

PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Pembangunan rumah susun umum, rumah susun

khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung

jawab pemerintah.

(2) Pembangunan rumah susun umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh setiap

orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan

pemerintah.

(3) Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha.

Pasal 16

(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan

oleh setiap orang.

(2) Pelaku . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 12 -

(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan

rumah susun umum sekurang-kurangnya 20%

(dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun

komersial yang dibangun.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial

pada kabupaten/kota yang sama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan

rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 17

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:

a. hak milik;

b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara;

dan

c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak

pengelolaan.

Pasal 18

Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, rumah susun umum dan/atau rumah

susun khusus dapat dibangun dengan:

a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah;

atau

b. pendayagunaan tanah wakaf.

Pasal 19

(1) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah

untuk pembangunan rumah susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara

sewa atau kerja sama pemanfaatan.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah

diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 13 -

(3) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan

rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf b dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama

pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.

(2) Apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ikrar wakaf,

dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah

memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan

Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk pembangunan

rumah susun umum.

(4) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah

wakaf untuk rumah susun umum diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk

pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan

perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;

b. jangka waktu sewa atas tanah;

c. kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan

pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa;

dan

d. jaminan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 14 -

d. jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan

tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan

hukum.

(3) Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diberikan selama 60 (enam puluh)

tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.

(4) Penetapan tarif sewa atas tanah dilakukan oleh

Pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga jual

sarusun umum bagi MBR.

(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicatatkan di kantor pertanahan.

Bagian Kedua

Penyediaan Tanah

Pasal 22

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun

dapat dilakukan melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang

langsung dikuasai negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh

pemegang hak atas tanah;

d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik

daerah berupa tanah;

e. pendayagunaan tanah wakaf;

f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah

terlantar; dan/atau

g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi

kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 15 -

(3) Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas

tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak

pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan

status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak

pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang

bersangkutan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

(1) Pembangunan rumah susun dilakukan melalui

perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan

teknis.

(2) Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–

undangan.

Pasal 24

Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi:

a. persyaratan administratif;

b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan ekologis.

Pasal 25

(1) Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan

wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian

bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian

bangunan rumah susun.

(3) Pemisahan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 16 -

(3) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberikan kejelasan atas:

a. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah

untuk setiap pemilik;

b. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda

bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan

c. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian

yang menjadi hak setiap sarusun.

Pasal 26

(1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar

dan uraian.

(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun

atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.

(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah

susun.

(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan

oleh bupati/walikota.

(5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh

Gubernur.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun

serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2

Persyaratan Administratif

Pasal 28

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku

pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif

yang meliputi:

a. status . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 17 -

a. status hak atas tanah; dan

b. izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 29

(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun

dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan

pemanfaatannya.

(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari

bupati/walikota.

(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan

pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

mendapatkan izin Gubernur.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan

melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. sertifikat hak atas tanah;

b. surat keterangan rencana kabupaten/kota;

c. gambar rencana tapak;

d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah,

tampak, dan potongan rumah susun yang

menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal

dan horizontal dari sarusun;

e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;

dan

g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta

perlengkapannya.

(5) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa,

pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian

tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 30 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 18 -

Pasal 30

Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)

wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang

pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap

sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama berserta uraian NPP.

Pasal 31

(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah

susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan

rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapatkan izin dari Gubernur.

(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah

susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan

fungsi hunian.

(4) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan

rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus

mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.

(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana fungsi

dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

(6) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus

mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan

melampirkan:

a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;

b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;

c. gambar rencana struktur dan penghitungannya

beserta pengubahannya;

d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

beserta pengubahannya; dan

e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta

perlengkapannya beserta pengubahannya.

(7) Pengajuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 19 -

(7) Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.

Pasal 32

Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan

serta pengubahannya diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana

fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi

dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 34

(1) Pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan

perhitungan dan penetapan koefisien lantai bangunan

dan koefisien dasar bangunan yang disesuaikan dengan

kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

(2) Ketentuan mengenai koefisien lantai bangunan dan

koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat pembatasan

ketinggian bangunan yang berhubungan dengan:

a. ketentuan keamanan dan keselamatan operasional

penerbangan; dan/atau

b. kearifan lokal.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 35

Persyaratan teknis pembangunan rumah susun terdiri atas:

a. tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan

lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan; dan

b. keandalan bangunan yang meliputi persyaratan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 36 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 20 -

Pasal 36

Ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Ekologis

Pasal 37

Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan

ekologis yang mencakup keserasian dan keseimbangan

fungsi lingkungan.

Pasal 38

Pembangunan rumah susun yang menimbulkan dampak

penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan

analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 39

(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan

sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah

menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan

rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.

(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan

sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada Gubernur.

(3) Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi

setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi

bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 21 -

Bagian Kelima

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Lingkungan Rumah Susun

Pasal 40

(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan

rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas

umum.

(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan

sehari-hari;

b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan;

dan

c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi

dan penggunaannya.

(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar

pelayanan minimal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Pembangunan Melalui Penanaman Modal Asing

Pasal 41

Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui

penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemasaran dan Jual Beli

Rumah Susun

Pasal 42

(1) Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran

sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.

(2) Dalam . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 22 -

(2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan

rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya

harus memiliki:

a. kepastian peruntukan ruang;

b. kepastian hak atas tanah;

c. kepastian status penguasaan rumah susun;

d. perizinan pembangunan rumah susun; dan

e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari

lembaga penjamin.

(3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan

rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku

pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat

sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para

pihak.

Pasal 43

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah

susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat

di hadapan notaris.

(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

a. status kepemilikan tanah;

b. kepemilikan IMB;

c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen);

dan

e. hal yang diperjanjikan.

Pasal 44

(1) Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan

rumah susun selesai, dilakukan melalui akta jual beli

(AJB).

(2) Pembangunan rumah susun dinyatakan selesai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah

diterbitkan:

a. Sertifikat Laik Fungsi; dan

b. SHM . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 23 -

b. SHM sarusun atau SKBG sarusun.

BAB VI

PENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Penguasaan Sarusun

Pasal 45

(1) Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat

dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.

(2) Penguasaan sarusun pada rumah susun khusus dapat

dilakukan dengan cara pinjam-pakai atau sewa.

(3) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara

dapat dilakukan dengan cara pinjam-pakai, sewa, atau

sewa-beli.

(4) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun

komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau

disewa.

(5) Penguasaan sarusun dengan cara sewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan

perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus didaftarkan pada PPPSRS.

(7) Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai atau sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

peraturan pemerintah.

(8) Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai, sewa, atau sewabeli

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 24 -

Bagian Kedua

Pemilikan Sarusun

Pasal 46

(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas

sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah

dengan hak bersama atas bagian bersama, benda

bersama, dan tanah bersama.

(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan atas NPP.

Pasal 47

(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas

tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di

atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di

atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.

(2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat

sebagai pemegang hak atas tanah.

(3) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang

terdiri atas:

a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah

bersama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun

bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang

dimiliki; dan

c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian

bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi

yang bersangkutan.

(4) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.

(5) SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 25 -

Pasal 48

(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas

barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah

wakaf dengan cara sewa, diterbitkan SKBG sarusun.

(2) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang

terdiri atas:

a. salinan buku bangunan gedung;

b. salinan surat perjanjian sewa atas tanah;

c. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun yang

bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang

dimiliki; dan

d. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian

bersama dan benda bersama yang bersangkutan.

(3) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang

bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan

gedung.

(4) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) SKBG sarusun yang dijadikan jaminan utang secara

fidusia harus didaftarkan ke kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SHM sarusun dan

SKBG sarusun dan tata cara penerbitannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan

peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Rumah Susun

Pasal 50

Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan

fungsi:

www.djap.p h.kuenmieannk .u m. .h am.go.id

- 26 -

a. hunian; atau

b. campuran.

Pasal 51

(1) Pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 dapat berubah dari fungsi hunian ke

fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang.

(2) Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar mengganti sejumlah rumah susun

dan/atau memukimkan kembali pemilik sarusun yang

dialihfungsikan.

(3) Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin

hak kepemilikan sarusun.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sarusun

Pasal 52

Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki

sarusun wajib memanfaatkan sarusun sesuai dengan

fungsinya.

Pasal 53

(1) Setiap orang dapat menyewa sarusun.

(2) Penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak orang perseorangan atas sarusun dan

pemanfaatan terhadap bagian bersama, benda bersama,

dan tanah bersama.

Pasal 54

(1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari

pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR.

(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan

kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:

a. pewarisan;

b. perikatan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 27 -

b. perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun; atau

c. pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat

keterangan pindah dari yang berwenang.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dan huruf c hanya dapat dilakukan kepada badan

pelaksana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur

dalam peraturan pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian

kemudahan kepemilikan sarusun umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Sarusun pada rumah susun negara dapat disewa oleh

perseorangan atau kelompok dengan kemudahan dari

pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai pedoman penyewaan sarusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 56

(1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional,

pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda

bersama, dan tanah bersama.

(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang

berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari

bupati/walikota.

(4) Khusus . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 28 -

(4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftar

dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur.

Pasal 57

(1) Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola berhak menerima

sejumlah biaya pengelolaan.

(2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara

proporsional.

(3) Biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah

susun khusus milik pemerintah dapat disubsidi

pemerintah.

(4) Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya

operasional, pemeliharaan, dan perawatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan

besarnya biaya pengelolaan diatur dalam peraturan

menteri yang membidangi bangunan gedung.

Pasal 58

Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola dapat bekerja sama

dengan orang perseorangan dan badan hukum.

Pasal 59

(1) Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun

umum milik dan rumah susun komersial dalam masa

transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola

rumah susun.

(2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan

pertama kali sarusun kepada pemilik.

(3) Pelaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama

dengan pengelola.

(4) Besarnya . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 29 -

(4) Besarnya biaya pengelolaan rumah susun pada masa

transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung

oleh pelaku pembangunan dan pemilik sarusun

berdasarkan NPP setiap sarusun.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun,

masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,

dan Pasal 59 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

PENINGKATAN KUALITAS

Pasal 61

(1) Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik

sarusun terhadap rumah susun yang:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau

b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan

bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah

susun.

(2) Peningkatan kualitas rumah susun selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa

pemilik sarusun.

Pasal 62

(1) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 dilakukan dengan pembangunan kembali

rumah susun.

(2) Pembangunan kembali rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pembongkaran, penataan, dan pembangunan.

Pasal 63 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 30 -

Pasal 63

Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (1) dilakukan dengan tetap melindungi hak

kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni

dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi

yang berkeadilan.

Pasal 64

Penetapan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) merupakan kewenangan

pemerintah daerah.

Pasal 65

(1) Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)

dilakukan oleh:

a. pemilik sarusun untuk rumah susun umum milik dan

rumah susun komersial melalui PPPSRS;

b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk

rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus;

atau

c. Pemerintah atau pemerintah daerah untuk rumah

susun negara.

(2) Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun yang

berasal dari pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a harus disetujui paling sedikit 60 % (enam puluh

persen) anggota PPPSRS.

Pasal 66

Pemrakarsa peningkatan kualitas rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib:

a. memberitahukan rencana peningkatan kualitas rumah

susun kepada penghuni sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun sebelum pelaksanaan rencana tersebut;

b. memberikan kesempatan kepada pemilik untuk

menyampaikan masukan terhadap rencana peningkatan

kualitas; dan

c. memprioritaskan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 31 -

c. memprioritaskan pemilik lama untuk mendapatkan

satuan rumah susun yang sudah ditingkatkan

kualitasnya.

Pasal 67

(1) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a,

PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelaku

pembangunan rumah susun.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat di

hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip

kesetaraan.

(3) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun umum

dan rumah susun khusus dilaksanakan oleh badan

pelaksana.

Pasal 68

(1) Pelaku pembangunan bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan peningkatan kualitas, penyediaan tempat

hunian sementara yang layak dengan memperhatikan

faktor jarak, sarana, prasarana, dan utilitas umum,

termasuk pendanaan.

(2) PPPSRS bertanggung jawab terhadap penghunian

kembali pemilik lama setelah selesainya peningkatan

kualitas rumah susun.

(3) Dalam hal penghunian kembali pemilik lama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik tidak

dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas

rumah susun diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB IX . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 32 -

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 70

(1) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan

pada tahap:

a. perencanaan;

b. pembangunan;

c. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; dan

d. pengelolaan.

(2) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui penilaian terhadap:

a. kesesuaian jumlah dan jenis;

b. kesesuaian zonasi;

c. kesesuaian lokasi; dan

d. kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas

umum.

(3) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap:

a. bukti penguasaan atas tanah; dan

b. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan

izin mendirikan bangunan.

(4) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. pemberian Sertifikat Laik Fungsi; dan

b. bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun.

(5) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan melalui:

a. pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS; dan

b. pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 71 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 33 -

Pasal 71

(1) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)

dilakukan oleh pemerintah melalui:

a. perizinan;

b. pemeriksaan; dan

c. penertiban.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian

penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Badan Pelaksana

Pasal 72

(1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak

dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah menugasi atau

membentuk badan pelaksana.

(2) Penugasan atau pembentukan badan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mempercepat penyediaan rumah susun umum dan

rumah susun khusus, terutama di perkotaan;

b. menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki

dan dihuni oleh MBR;

c. menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun;

dan

d. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah

susun umum dan rumah susun khusus.

(3) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan,

pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah susun

umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi

dan terintegrasi.

(4) Untuk . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 34 -

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), badan pelaksana bertugas:

a. melaksanakan pembangunan rumah susun umum

dan rumah susun khusus;

b. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas

sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum;

c. melaksanakan peningkatan kualitas rumah susun

umum dan rumah susun khusus;

d. memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan

rumah susun umum dan rumah susun khusus;

e. memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan,

serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah

susun khusus;

f. melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan

terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah

susun umum dan rumah susun khusus; dan

g. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di

bidang rumah susun dengan berbagai instansi di

dalam dan di luar negeri.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau

pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

PPPSRS

Pasal 74

(1) Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS.

(2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat

kuasa dari pemilik sarusun.

(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi

kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undangundang

ini.

Pasal 75 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 35 -

Pasal 75

(1) Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya

PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.

(2) Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku

pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda

bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada

PPPSRS.

(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan

penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan

kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah

bersama, dan penghunian.

(4) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

membentuk atau menunjuk pengelola.

Pasal 76

Tata cara mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni

yang bersangkutan dengan penghunian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 diatur dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Pasal 77

(1) Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan

dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun,

setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan NPP.

(2) Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan

dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap

anggota berhak memberikan satu suara.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 36 -

BAB XI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas dan

wewenang.

(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat

kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Pemerintah

Pasal 80

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun pada tingkat nasional;

b. menyusun rencana dan program pembangunan dan

pengembangan rumah susun pada tingkat nasional;

c. menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional;

d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan

kebijakan penyediaan rumah susun dan

mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai

bagian dari permukiman pada tingkat nasional;

e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang

rumah susun pada tingkat nasional;

f. menyusun . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 37 -

f. menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal

rumah susun;

g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan

dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat

nasional;

h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan

untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara;

i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat,

terutama bagi MBR;

j. memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan

utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk

MBR;

k. menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional

tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa

teknologi di bidang rumah susun; dan

l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk

rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah

susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi

pembangunan rumah susun.

Paragraf 2

Pemerintah Provinsi

Pasal 81

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada

kebijakan dan strategi nasional;

b. menyusun rencana dan program pembangunan dan

pengembangan rumah susun pada tingkat provinsi

dengan berpedoman pada perencanaan nasional;

c. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan rumah susun pada tingkat provinsi;

d. melaksanakan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 38 -

d. melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan

penyediaan rumah susun dan mengembangkan

lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari

kawasan permukiman pada tingkat provinsi;

e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang

rumah susun pada tingkat provinsi;

f. melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan

penyediaan basis data rumah susun di kabupaten/kota

pada wilayah provinsi;

h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan

untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara;

i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat,

terutama bagi MBR;

j. memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan

utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk

MBR;

k. melaksanakan kebijakan provinsi tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa

teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman

pada kebijakan nasional; dan

l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk

rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah

susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi

pembangunan rumah susun.

Paragraf 3

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 82

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan

pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai

tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi pada tingkat

kabupaten/kota di bidang rumah susun dengan

berpedoman pada kebijakan dan strategi provinsi

dan/atau nasional;

b. menyusun . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 39 -

b. menyusun rencana dan program pembangunan dan

pengembangan rumah susun pada tingkat

kabupaten/kota dengan berpedoman pada perencanaan

provinsi dan/atau nasional;

c. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan rumah susun pada tingkat

kabupaten/kota;

d. melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan

penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah

susun pada tingkat kabupaten/kota;

e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang

rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;

f. melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan

penyediaan basis data rumah susun pada tingkat

kabupaten/kota;

h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan

untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara;

i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat,

terutama bagi MBR;

j. memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan

utilitas umum pembangunan rumah susun bagi MBR;

k. melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan

dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang

rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan

provinsi dan/atau nasional;

l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk

rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah

susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi

pembangunan rumah susun;

m. memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana,

sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun

secara swadaya oleh masyarakat; dan

n. menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah,

prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan yang

menjadi bagian dari rumah susun.

Bagian . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 40 -

Bagian ketiga

Wewenang

Paragraf 1

Pemerintah

Pasal 83

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun pada tingkat nasional;

b. menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk

norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah

susun;

c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan,

strategi, dan program di bidang rumah susun pada

tingkat nasional;

d. mengawasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan

strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;

e. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda

bersama rumah susun umum, rumah susun khusus,

dan rumah susun negara;

f. memfasilitasi kerja sama pada tingkat nasional antara

pemerintah dan badan hukum atau kerja sama

internasional antara pemerintah dan badan hukum asing

dalam penyelenggaraan rumah susun;

g. menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan teknologi dan

rancang bangun yang ramah lingkungan serta

pemanfaatan industri bahan bangunan yang

mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan

lokal yang aman bagi kesehatan;

h. menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun;

dan

i. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada

tingkat nasional.

Paragraf . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 41 -

Paragraf 2

Pemerintah Provinsi

Pasal 84

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada

kebijakan dan strategi nasional;

b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan

di bidang rumah susun pada tingkat provinsi

dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan

kriteria nasional;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun pada tingkat provinsi;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan,

strategi, serta program di bidang rumah susun pada

tingkat provinsi;

f. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda

bersama rumah susun umum, rumah susun khusus,

dan rumah susun negara pada tingkat provinsi;

g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi, antara

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan badan hukum

dalam penyelenggaraan rumah susun;

h. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang

bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan

industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber

daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi

kesehatan;

i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang rumah susun; dan

j. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada

tingkat provinsi.

Paragraf . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 42 -

Paragraf 3

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 85

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan

pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai

wewenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman

pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan

di bidang rumah susun pada tingkat

kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma,

standar, prosedur, dan kriteria provinsi dan/atau

nasional;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah

ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau

Pemerintah;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah

susun;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan,

strategi, serta program di bidang rumah susun pada

tingkat kabupaten/kota;

f. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda

bersama rumah susun umum, rumah susun khusus,

dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota;

g. menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah

susun;

h. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota

antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum

dalam penyelenggaraan rumah susun;

i. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang

bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan

industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber

daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi

kesehatan;

j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang rumah susun; dan

k. memfasilitasi . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 43 -

k. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada

tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Bantuan dan Kemudahan

Pasal 86

Pemerintah memberikan bantuan dan kemudahan dalam

rangka pembangunan, penghunian, penguasaan, pemilikan,

dan pemanfaatan rumah susun bagi MBR.

Pasal 87

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung

jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

rumah susun umum, rumah susun khusus, dan/atau

rumah susun negara.

(2) Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana

tata ruang.

(3) Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah sesuai dengan tingkat

kewenangannya.

Pasal 88

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun

umum dan rumah susun khusus serta memberikan

bantuan dan kemudahan bagi MBR.

(2) Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. fasilitasi dalam pengadaan tanah;

b. fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;

c. fasilitasi dalam proses perizinan;

d. fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;

e. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau

f. bantuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 44 -

f. bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas

umum.

(3) Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga

rendah;

b. keringanan biaya sewa sarusun;

c. asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah

susun;

d. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau

e. sertifikasi sarusun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah

susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan

dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan

pemerintah.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 89

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun

yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam

lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

(2) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang

berhak:

a. memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan

kebijakan dan strategi rumah susun pada tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan

terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan

program pembangunan rumah susun sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan, baik pada tingkat

nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;

c. memperoleh . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 45 -

c. memperoleh informasi, melakukan penelitian, serta

mengembangkan pengetahuan dan teknologi rumah

susun;

d. ikut serta membantu mengelola informasi rumah

susun, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota;

e. membangun rumah susun;

f. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan rumah

susun;

g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian

yang dialami secara langsung sebagai akibat

penyelenggaraan rumah susun;

h. mengupayakan kerja sama antarlembaga dan

kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam

kegiatan usaha di bidang rumah susun; dan

i. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan

terhadap penyelenggaraan rumah susun yang

merugikan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 90

(1) Setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan,

strategi, dan program pembangunan rumah susun yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang rumah susun.

(2) Setiap orang dalam menggunakan haknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 wajib menaati ketentuan

peraturan perundangan-undangan di bidang rumah

susun.

(3) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang

wajib:

a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan

kesehatan di lingkungan rumah susun;

b. ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan

rumah susun yang merugikan dan membahayakan

orang lain dan/atau kepentingan umum;

c. menjaga . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 46 -

c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana

lingkungan serta utilitas umum yang berada di

lingkungan rumah susun; dan

d. mengawasi pemanfaatan dan pemfungsian prasarana,

sarana, dan utilitas umum di lingkungan rumah

susun.

BAB XIII

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

(1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk

memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka

panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan

kebutuhan rumah susun.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 92

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun

berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 93

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dimanfaatkan

untuk mendukung:

a. penyelenggaraan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 47 -

a. penyelenggaraan rumah susun umum, rumah susun

khusus, serta rumah susun negara; dan/atau

b. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pembangunan

rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah

susun negara.

Bagian Ketiga

Sistem Pembiayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan

upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk

penyelenggaraan rumah susun.

(2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lembaga pembiayaan;

b. pengerahan dan pemupukan dana;

c. pemanfaatan sumber biaya; dan

d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

(3) Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Biaya

Pasal 95

Pemanfaatan sumber biaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 ayat (2) huruf c digunakan untuk:

a. pembangunan rumah susun;

b. pemerolehan sarusun;

c. pemeliharaan dan perawatan rumah susun;

d. peningkatan kualitas rumah susun; dan/atau

e. kepentingan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 48 -

e. kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 96

(1) Penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh

pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya

dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

a. penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan

lingkungannya;

b. pelaksanaan pembangunan rumah susun dan

lingkungannya;

c. pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya;

d. pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan

lingkungannya; dan/atau

e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

rumah susun dan lingkungannya.

(3) Masyarakat dapat membentuk forum pengembangan

rumah susun.

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai

fungsi dan tugas:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

dalam pengembangan rumah susun;

b. membahas dan merumuskan pemikiran arah

pengembangan penyelenggaraan rumah susun;

c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;

d. memberikan masukan kepada pemerintah; dan/atau

e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang

penyelenggaraan rumah susun.

(5) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Ketentuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 49 -

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat

dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum

pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan

Menteri.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 97

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial

dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan

rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang

dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 98

Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB:

a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau

b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 99

Setiap orang dilarang:

a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas

umum yang ada di lingkungan rumah susun;

b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain

atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah

susun;

c. mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau

d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas

umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah

bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah

susun.

Pasal 100 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 50 -

Pasal 100

Setiap orang dilarang membangun rumah susun di luar lokasi

yang ditetapkan.

Pasal 101

(1) Setiap orang dilarang:

a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang

sudah ditetapkan; atau

b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan apabila terdapat perubahan tata ruang.

Pasal 102

Setiap pejabat dilarang:

a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya

untuk pembangunan rumah susun; atau

b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun

yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan.

Pasal 103

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan

kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, kecuali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

Pasal 104

Setiap orang dilarang menghalang-halangi kegiatan

peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65.

BAB XVI . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 51 -

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 105

(1) Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih

dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan

dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di

lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan

berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang

bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arbitrase,

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau

penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung

jawab pidana.

Pasal 106

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2)

dapat dilakukan oleh:

a. orang perseorangan;

b. badan hukum;

c. masyarakat; dan/atau

d. pemerintah atau instansi terkait.

BAB XVII . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 52 -

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1),

Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat

(1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61

ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi

administratif.

Pasal 108

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau

kegiatan usaha;

c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan

pembangunan;

d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada

pengelolaan rumah susun;

e. pengenaan denda administratif;

f. pencabutan IMB;

g. pencabutan sertifikat laik fungsi;

h. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;

i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun;

atau

j. pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab

pemulihan dan pidana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif,

tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam

peraturan pemerintah.

BAB XVIII . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 53 -

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang

mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah

susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)

dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling

banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 110

Pelaku pembangunan yang membuat PPJB:

a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau

b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Setiap orang yang:

a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan

utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun;

b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain

atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah

susun;

c. mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau

d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas

umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan

tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan

rumah susun

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2) Dalam . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 54 -

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau

barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 112

Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi

yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang:

a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang

sudah ditetapkan; atau

b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau

barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 114

Setiap pejabat yang:

a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya

untuk pembangunan rumah susun; atau

b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun

yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115 . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 55 -

Pasal 115

Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan

kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana dengan

pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah).

Pasal 116

Setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan

peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 117

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh

badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda

terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan

terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap

orang.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. pencabutan status badan hukum.

BAB XIX . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 56 -

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3318) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum

diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru

berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 119

Peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang

diamanatkan dalam Undang-Undang ini diselesaikan paling

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 120

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 108

www.djpp.kemenkumham.go.id