PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EVENT ORGANIZER PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO
PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA
TEMPAT ACARA DENGAN EVENT ORGANIZER
PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO
Perjanjian ini dibuat pada hari ini, _____ tanggal _____ oleh dan antara:
1. Nama : _____
Alamat : _____
Jabatan : _____
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan PT _____berdasarkan Anggaran Dasar Nomor _____ tertanggal _____ berkedudukan di _____ , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : _____
Alamat : _____
Jabatan : _____
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV_____ , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Even Organizer yang akan mengadakan kegiatan _____ .
Jangka waktu penyelenggaraan _____ ini dilakukan selama _____ terhitung sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____ .
Bahwa PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan tempat untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan tempat kepada PIHAK PERTAMA untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD
PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan Gedung milik PIHAK KEDUA sebagai tempat penyelenggaraan acara _____ , dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud tersebut.
Pasal 2
WAKTU KEGIATAN
1. Acara ini akan dilaksanakan setiap hari _____ selama _____ sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____ .
2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaran adalah _____ jam dimulai pada pukul _____ sampai dengan pukul _____ WIB.
Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas persiapan kegiatan yang diselenggarakan di tempat PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan seluruh perangkat seluruh sound system yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tersebut.
3. PIHAK PERTAMA menyediakan sendiri Pemandu Acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
4. Menggunakan tempat tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukkannya menurut Perjanjian ini.
Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut:
1. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.
2. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi pengunjung.
3. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan kegiatan pameran ini.
Pasal 5
BIAYA
Biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).
Pasal 6
CARA PEMBAYARAN
Cara pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas tersebut ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap pertama sebagai uang muka sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat penandatangan Perjanjian ini.
b. Tahap kedua akan dibayar sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) pada hari pertama pelaksanaan acara, yakni pada tanggal _____ .
c. Tahap ketiga sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan acara _____ , yakni pada tanggal _____ .
Seluruhnya dibayar secara tunai di tempat PIHAK KEDUA.
Pasal 7
PEMBATALAN
1. Perjanjian kerja sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetuju-an pihak lainnya.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 8
FORCE MAJEURE
1. Force Majeure yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya event, seperti bencana alam, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan Pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat Force Majaure, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak.
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan _____ .
Demikian surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
(___________) (_________)
Pasal 11
Para Pihak dilarang memindahkan bagiannya, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dalam kerja sama ini kepada orang lain, atau menerima orang lain sebagai peserta dalam kerja sama ini tanpa persetujuan lebih dahulu dari pihak lainnya.
Pasal 12
Selama Perjanjian ini berlaku PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikat diri untuk tidak akan mengadakan perubahan susunan pengurus/pemegang saham dari PT _____ tanpa persetujuan lebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
Pasal 13
1. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah,
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri _____ .
Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti yang sah pada hari, tanggal, bulan, tahun yang telah disebutkan dalam awal Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
_____________ ___________
ng[ � n e �T ��X lah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, mencakup antara lain tapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang terbukti terjadi di luar kebiasaan masing-masing pihak untuk mengendalikan.
2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
Pasal 10
SANKSI
1. Apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu dari ketentuan yang ada pada Perjanjian ini, atau PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya sebagai-mana tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib dengan segera dan seketika membayar seluruh jumlah tagihan yang belum terbayar oleh konsumen tesebut.
2. Adanya pembayaran tersebut tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari terjadinya apelanggaran dan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
Pasal 11
PAJAK
Seluruh pajak baik secara langsung atau tidak langsung yang timbul sehubungan dengan adanya transaksi jual beli barang antar PIHAK KEDUA dengan pihak konsumen ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 12
PENGALIHAN PERJANJIAN
Selama masa berlaku Perjanjian ini kedua belah pihak dengan cara dan alasan apa pun juga tidak dibenarkan dan tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
Pasal 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini dapat diputus setiap saat oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis _____ (_____) hari sebelumnya, dan pemutusan ini dengan cara apa pun tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sehubungan dengan tagihan-tagihan para konsumen yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA, sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sehubungan dengan transaksi-transaksi mengenai tagihan yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
2. Pemutusan Perjanjian tersebut oleh Para Pihak tanpa memerlukan putusan pengadilan, dan karenanya kedua belah pihak sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor pengadilan Negeri _____ .
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
_____________ ___________
Komentar
Posting Komentar