KODE ETIK ADVOKAT

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK  ADVOKAT INDONESIA

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN

PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA

INDONESIA (HAPI) SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN

HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)

DISAHKAN PADA TANGGAL:

23 MEI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:

PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI JAKARTA 2002

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan

sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan

profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada

dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang

didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada

Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak

hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman

sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi,

serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi

oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui

setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi

anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan

kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam

menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada

setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada

klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik

sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai

konsultan hukum.

b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau

bantuan hukum dari Advokat.

c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai

Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang

menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi

advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat

sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa

pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat

berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral

yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi

hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah

jabatannya.

Pasal 3

a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang

yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak

sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat

menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis

kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh

imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi

oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum

Indonesia.

d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang

diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena

penunjukan organisasi profesi.

f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan

kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat

(officium nobile).

h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak

namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara

(Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat

dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau

oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia

menduduki jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan

jalan damai.

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien

mengenai perkara yang sedang diurusnya.

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya

akan menang.

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan

kemampuan klien.

e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama

seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar

hukumnya.

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien

secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan

antara Advokat dan klien itu.

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat

yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan

kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus

mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut,

apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang

bersangkutan.

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian

kepentingan klien.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati,

saling menghargai dan saling mempercayai.

b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam

sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik

secara lisan maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan

dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa

dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat

menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada

Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya

apabila masih ada terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru,

maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang

penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat

terhadap klien tersebut.

BAB V

TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan

profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara

dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang

bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".

b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat

akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka

pengadilan.

c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim

apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan

surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu

tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat

pihak lawan.

d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim

apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.

e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan

oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara

pidana.

f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu

perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut

hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan

dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi

tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang

dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas

hukum baik perdata maupun pidana.

h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

(pro deo) bagi orang yang tidak mampu.

i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai

perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya

dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa

dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,

undang-undang dan Kode Etik ini.

b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk

pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.

c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat

merugikan kedudukan dan martabat Advokat.

d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan

namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang

bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi

untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau

dengan tulisan.

f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau

untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat

mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan

yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang

wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila

timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara

dengan kliennya.

h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu

lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang

diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia

berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.

b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan

Kehormatan.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode

Etik yang dilakukan oleh Advokat.

2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan

Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:

a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;

b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana

teradu sebagai anggota;

c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua

PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan,

yaitu:

a. Klien.

b. Teman sejawat Advokat.

c. Pejabat Pemerintah.

d. Anggota Masyarakat.

e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu

menjadi anggota.

2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan

Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut

kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode

Etik Advokat.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik

Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau

Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan

kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka

Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan

Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan

Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu

baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai

surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya

dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada

teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan

tersebut.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus

memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban

tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua

dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat

peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah

melepaskan hak jawabnya.

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan

dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat

segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan

panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan

yang sudah ditetapkan tersebut.

6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling

tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

7. Pengadu dan yang teradu:

a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang

jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.

b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:

a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;

b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau

hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan

langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan

mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan

dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung

mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau

pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan

saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:

a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas)

hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan

yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan

lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau

kepentingan organisasi.

c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang

sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu,

yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya

atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua

Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis

Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta

mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan

untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia

berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau

menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh

Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang

terbuka.

Bagian Keenam

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti

dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan

yang dapat berupa:

a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi

kepada teradu;

c. Menolak pengaduan dari pengadu.

(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan

menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan

mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu

persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan

keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila

berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang

bersangkutan.

Bagian Ketujuh

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

a. Peringatan biasa.

b. Peringatan keras.

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat

dapat dikenakan sanksi:

a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi

kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang

pernah diberikan.

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya

berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau

bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi

melakukan pelanggaran kode etik.

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran

kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan

profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan

terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan

untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu

dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada

Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan

keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

a. Anggota yang diadukan/teradu;

b. Pengadu;

c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;

d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;

e. Dewan Kehormatan Pusat;

f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan

hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan

PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan

Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut

kepada Dewan Kehormatan Pusat.

2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus

disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh

satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang

bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)

hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat

kepada pihak lainnya selaku terbanding.

4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam

waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.

5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori

Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi

dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan

Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.

7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya

3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu

merangkap Ketua Majelis.

9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis

Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta

mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu

yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh

anggota Dewan lainnya yang tertua.

11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas

perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang

bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan

langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar

perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan

Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat

banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.

2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam

sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya

telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat

diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,

salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:

a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;

b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;

c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;

f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan

Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi

untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan

Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya

dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar

diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan

bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik

yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan

dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia

(AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara

Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum

Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang

dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia

tanpa terkecuali.

2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam

ayat 1 pasal ini.

3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam

ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam

hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan

pemerintah.

4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan

kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan

dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum

berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan

diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2002

Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd. Ttd.

H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd. Ttd.

Denny Kailimang, S.H. Teddy Soemantry, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd. Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E. Suherman Kartadinata, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd. Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd. Ttd.

Soemarjono S., S.H. Hafzan Taher, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd. Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng T. Santoso, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd. Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia

(KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan

Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan

Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal

24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga

seluruhnya menjadi :

BAB XXII

PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda-tangani di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Oktober 2002

Oleh:

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd. Ttd.

H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd. Ttd.

Denny Kailimang, S.H. Teddy Soemantry, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd. Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E. Suherman Kartadinata, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd. Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd. Ttd.

Soemarjono S., S.H. Hafzan Taher, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd. Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng T. Santoso, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd. Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal