Apakah Yayasan Boleh Menyewakan Asetnya Kepada Pihak Lain?

Januari 26, 2017

Apakah Yayasan Boleh Menyewakan Asetnya Kepada Pihak Lain?

Bolehkah yayasan menyewakan asetnya secara langsung kepada pihak kedua?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Intisari:

Pada dasarnya sewa-menyewa (aset) adalah hubungan hukum yang didasari oleh perjanjian. Terkait ini, Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. Namun, hal ini dikecualikan apabila perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Jadi, perlu dilihat kembali dengan siapa perjanjian sewa-menyewa aset itu dilakukan oleh Yayasan dan apakah maksud dan tujuan dari menyewakan aset kekayaan kepada pihak lain itu sudah sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan atau tidak. Jika sesuai, yayasan boleh menyewakan asetnya secara langsung kepada pihak lain.

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[1]

Dari sini dapat kita ketahui bahwa aset atau kekayaan yayasan itu terpisah dan yayasan didirikan untuk tujuan tertentu. Khusus soal aset yayasan, Pasal 26 UU Yayasan telah mengatur:

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Mengacu pada sumber kekayaan tersebut, diketahui bahwa kekayaan yayasan hanya bisa diperoleh dari kelima hal di atas. UU Yayasan tidak menjelaskan bagaimana prosedurnya jika yayasan ingin menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak lain.

Pada dasarnya sewa-menyewa (aset) adalah hubungan hukum yang didasari dari perjanjian. Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.[2]

Yang dapat melakukan tindakan hukum atas nama yayasan adalah pengurus yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.[3]

Ini berarti dalam melakukan tindakan hukum menyewakan aset, yayasan diwakili oleh pengurusnya.

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan kepengrusuan atas yayasan, Pengurus tidak berwenang:[4]

a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan

c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Dalam melakukan tindakan hukum sewa menyewa, perlu juga diketahui bahwa, Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.[5] Namun, hal ini dikecualikan apabila perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.[6]

Jadi, perjanjian sewa-menyewa aset itu boleh sepanjang dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Dengan kata lain, perlu dilihat kembali dengan siapa perjanjian sewa-menyewa aset itu dilakukan oleh Yayasan dan apakah maksud dan tujuan dari menyewakan aset kekayaan kepada pihak lain itu sudah sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan atau tidak, yakni mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.[7]

Sebagai contoh adalah perjanjian sewa-menyewa aset milik yayasan di bidang keagamaan berupa tanah yang di atasnya ada bangunan ruko antara Yayasan Wakaf Al-Fatah Ambon (Penggugat/pemilik aset) dengan Jusnal Batuah (Tergugat/penyewa aset). Menurut informasi yang kami akses dari Portal Berita Maluku, Pengadilan Negeri (PN) Ambon menyita aset-aset Yayasan Wakaf Al-Fatah Ambon melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 181/Pdt.G/2011/PN.AB.

Yayasan Wakaf Al-Fatah membuat perjanjian sewa menyewa tanah kosong dengan pihak Tergugat. Tanah itu adalah milik Yayasan Wakaf Al-Fatah yang disewa oleh Jusnal Batuah. Namun dalam perjalanannya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (wanprestasi) sebagaimana dalam perjanjian sewa-menyewa dengan Penggugat, yakni pembayaran sesuai kontrak atau perjanjian sewa menyewa juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan. Atas dasar itu, Penggugat lalu melayangkan gugatan ke pihak pengadilan. Dalam surat penetapan itu, PN Ambon mengabulkan permohonan Penggugat, di mana memerintahkan panitera atau jurusita melakukan penyitaan atas objek tanah yang di atasnya terdapat tiga bangunan ruko.

Masih bersumber dari laman yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku, Zulkifli Lestaluhu mengatakan bahwa mengenai aset-aset Yayasan Wakaf Al-Fatah ini, pihaknya akan terus mengawalnya, sebab hal tersebut menyangkut dengan kepentingan umat. Para pihak yang terlibat langsung dengan objek yang disengketakan harus tunduk kepada aturan yang berlaku, apalagi aset tersebut bukan pribadi tapi milik yayasan yang notabene adalah kepentingan umat Islam di Kota Ambon maupun Maluku.

Melihat pada contoh di atas, ini berarti yayasan dapat saja menyewakan asetnya kepada pihak lain.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penetapan:

Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 181/Pdt.G/2011/PN.AB.

Referensi:

http://www.siwalimanews.com/post/pengadilan_sita_aset_yayasan_al-fatah, diakses pada 29 Juni 2015 pukul 14.03 WIB.

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”)

[2] Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[3] Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan