PRODEO

FORMAT SURAT GUGATAN CERAI DAN PERMOHONAN PRODEO

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama .....................

Di tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..................................................binti/bin..........................................................

Umur : ................... tahun

Agama : Islam

Pendidikan : .....................................

Pekerjaan : .....................................

Tempat tinggal : ............................................................................RT/RW..........................................

Desa/Kelurahan..........................................Kecamatan...................................

Kabupaten................................................;

selanjutnya disebut Penggugat,

mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat, :

Nama : ..............................................binti/bin...............................................

Umur : .......................................... tahun

Agama : Islam

Pendidikan : ................................................

Pekerjaan : ................................................

Tempat tinggal : ............................................................................RT/RW..........................................

Desa/Kelurahan..........................................Kecamatan...................................

Kabupaten................................................;

selanjutnya disebut Tergugat.

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

tanggal ………………………… di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

……………..…………… dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat* No. ……………………….

tanggal ………………………….

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri dengan baik, telah/belum* berhubungan badan dan

keduanya bertempat tinggal bersama semula di …………………………………………..

dan terakhir di ……………………………….. selama ………………………….. bulan/tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak …………………. orang yang

masing-masing bernama:

1. …………………………………....………, lahir tanggal ………………………….…….

2. …………………………………..……..…., lahir tanggal ………………….…………….

3. . ……………………………………….……, lahir tanggal ……………….……………….

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi

sejak tanggal …………….. bulan ……………. tahun …….…. sampai dengan

……………….……………

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin

tajam dan memuncak terjadi pada tanggal ………….. bulan …………. tahun ……………

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

tanggal ……… bulan…………. tahun………….. hingga sekarang selama kurang lebih

………..tahun ……… bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah

tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di …………………………………. dan

Tergugat bertempat tinggal di …………………………………..

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama …………… tahun ……………

bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya

sebagai suami terhadap Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara

bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak

berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan

sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama

Penggugat/Tergugat*, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan

rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar

anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

12. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat

Keterangan Tidak Mampu nomor .................. yang dikeluarkan oleh

Kelurahan/ Desa ...........................Kecamatan ........................ Kabupaten..............

Propinsi.................

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat, ………………….. bin ……………….,

terhadap Penggugat, …………………. binti ……………….

4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama

……………………….. lahir tanggal ……………………….. dan ……………………. lahir tanggal

………………………………. Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anakanak

tersebut kepada Penggugat.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et

bono).

Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

………………………..

Catatan:

Diketik ulang tidak boleh dengan . . .

*pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT GUGATAN CERAI DAN PERMOHONAN PRODEO

TENTANG DATA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Isilah Nama Lengkap anda (Penggugat) dan suami (Tergugat) termasuk gelar

dan nama orang tua anda sesuai dengan dokumen terakhir. Contoh: Ir.

Nurlaila Binti H. Hasan (Penggugat) dan Amir Bin Sutomo (Tergugat).

Jika nama anda tertulis berbeda di dokumen, maka tuliskan nama tersebut

dengan alias. Contoh : Ir. Nurlaila Binti H. Hasan alias Ir. Nur Laela Binti H.

Hasan

2. Isilah usia anda saat mengajukan gugatan cerai.

3. Isilah agama anda.

4. Isilah pendidikan terakhir anda.

5. Isilah nama pekerjaan anda saat ini.

6. Isilah alamat lengkap tempat tinggal anda sesuai dengan alamat anda tinggal

saat ini lengkap dengan nomor rumah, RT, RW, desa atau kelurahan,

kecamatan, kabupaten atau kota.

7. Apabila anda tidak mengetahui alamat suami saat ini, maka isilah alamat

suami dengan menggunakan alamat terakhir yang anda ketahui, lalu berikan

keterangan bahwa anda tidak mengetahui di mana tempat tinggal suami saat

ini (alamat tidak diketahui baik di dalam ataupun di luar Indonesia).

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Tulislah tanggal terjadinya akad nikah, KUA yang mencatatkan akad nikah,

No. Kutipan Akta Nikah dan tanggal dikeluarkan Akta Nikah.

2. Tuliskan alamat tempat tinggal pertama saat menikah dan alamat tempat

tinggal selanjutnya saat hidup bersama suami dan terakhir sebutkan berapa

lama anda tinggal bersama dengan suami.

3. Apabila dalam pernikahan anda ada anak-anak, sebutkan jumlah anak, nama

masing-masing anak dan tanggal lahir mereka sesuai dengan akta atau surat

keterangan lahir.

4. Sebutkan awal terjadinya pertengkaran atau ketidakcocokan dengan suami.

5. Sebutkan kapan pertengkaran semakin memuncak.

10

6. Sebutkan alasan-alasan atau penyebab terjadinya pertengkaran antara anda

dan suami.

7. Sebutkan kapan pertengkaran terakhir terjadi sehingga terjadi pisah ranjang

atau pisah rumah dan sebutkan alamat tinggal setelah pisah ranjang atau

rumah.

8. Sebutkan berapa lama perpisahan antara anda dan suami terjadi.

9. Tuliskan jika ada upaya perdamaian dengan suami.

10. Tuliskan bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah

tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri.

11. Tuliskan bahwa anda menginginkan anak-anak anda berada dalam

pengasuhan anda, jika anda menuntutnya.

12. Tuliskan poin ini jika anda menginginkan beperkara secara prodeo (Cuma-

Cuma)

ISI TUNTUTAN PUTUSAN/PENETAPAN

Lihatlah contoh isi tuntutan primer dan subsider (lampiran 1 & 2)

Poin no 2 dan 6 dituliskan jika anda menginginkan beperkara secara prodeo (Cuma-

Cuma).

TANDA TANGAN

Buatlah Gugatan rangkap 7 (lima) dan semuanya dibubuhi tanda tangan asli (bukan

fotokopi). Tuliskan juga nama jelas anda di bawah tanda tangan tersebut.

11

12

K. LAMPIRAN 4. FORMAT SURAT KUASA INSIDENTII

SURAT KUASA INSIDENTIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………… (diisi nama pihak/ orang yang

memberi kuasa)

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : …………………………………….

Alamat : Jalan ……………………. Nomor ……… RT ……… RW ……… Desa/

Kelurahan …………… Kecamatan ……………. Kabupaten……………

Dengan ini memberi Kuasa Insidentil kepada :

Nama : …………………………………… (diisi nama pihak/ orang yang

memberi kuasa)

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : …………………………………….

Alamat : Jalan ……………………. Nomor ……… RT ……… RW ……… Desa/

Kelurahan …………… Kecamatan ……………. Kabupaten……………

Khusus untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mendampingi dan atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum pemberi

kuasa selaku Penggugat/ Pemohon di Pengadilan Agama …………...............……. atas

perkara …………….........…, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama ……....………. Tanggal.…bulan…... Tahun..….., dengan Register Perkara Nomor……..

2. Menerima, membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat, saksi-saksi,

permohonan-permohonan, memberikan keterangan, bantahan-bantahan, mengadakan

perdamaian, dan dapat mengambil segala sikap atau tindakan-tindakan yang dianggap

penting dan perlu, serta berguna sepanjang menyangkut hak dan kepentingan pemberi

kuasa dalam perkara tersebut di atas;

3. Menghadap/ menghadiri persidangan-persidangan di Pengadilan Agama …………, dalam

upaya membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa

dalam perkara tersebut di atas;

4. Mengambil dan atau menerima surat-surat/ salinan-salinan/ akta-akta yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Agama ……….. setelah selesainya pemeriksaan perkara tersebut;

Demikian Surat Kuasa Insidentil ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….(kota/ kabupaten), …….. 2010

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Materia Rp 6.000,-

Ttd ttd

(………………………..) (……………………….)

Proses Beracara dan Mekanisme Perkara Prodeo Pada Tingkat Pertama

Pada pengadilan tingkat pertama, maka terdapat beberapa tahapan acara persidangan yang

harus dilaksanakan dalam perkara prodeo yang berkaitan dengan para pihak, Majelis Hakim,

Panitera / Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran.

Mekanisme Beracara Bagi Pihak Penggugat / Pemohon yang mengajukan perkara prodeo.

1. Pihak Penggugat / Pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan prodeo, maka harus

mengajukan permohonan perkara prodeo kepada Majelis Hakim dengan ketentuan :

1. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan;

2. Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk berperkara secara prodeo;

3. Dalam petitum mencantumkan ;

1 .......................................................

2. .....................................................

3 ....................................................... dst.

4. Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon untuik berperkara secara cuma-cuma ;

5. Membebaskan Penggugat/Pemohon dari segala biaya perkara ;

2. Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan melalui Meja I,

kemudian Kasir Pengadilan Tingkat Pertama akan mengeluarkan kwitansi SKUM ( Surat

Kuasa Untuk membayar ) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

3. Setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan

Agama menunjuk Majlis Hakim untuk menangani perkara tersebut ( PMH ).

4. Majelis Hakim menetapkan Hari sidang ( PHS) dan memerintahkan jurusita untuk

memanggil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

5. Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggara ( Pansek ) agar

mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali biaya panggilan untuk

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam bentuk sebuah instrumen, yang

selanjutnya pula Kuasa Pengguna Anggaran/Pansek mengeluarkan perintah kepada

bendahara pengeluaran juga dalam bentuk sebuah instrumen.

6. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku Jurnal Keuangan Perakara,

dan petugas/pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam bukubuku

mereka sebagai penerimaan panjar pertama.Pada hari sidang yang telah ditentukan,

Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan

beracara secara cuma-cuma tersebut di dalam persidangan.

7. Apabila permohonan beracara secara prodeo terbukti dan permohonan tersebut dikabulkan,

maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat secara lengkap di dalam Berita

Acara Persidangan.

8. Salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna

Anggaran (Pasnek) guna pembayaran perkara oleh negara.

9. Pansek menyerahkan salinan amar putusan itu kepada Bendahara Rutin dengan perintah agar

mengeluarkan sejumlah uang panjar sebesar Rp. 531.000.000,- (laim ratus tiga puluh satu riu

rupiah) dikurangi jumlah uang yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama.

10. Dengan diterimanya uang panjar dari Bendahara Rutin, Kasir mengeluarkan kwitansi SKUM

sejumlah uang yang diterima.

11. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku Jurnal Keuangan Perkara,

dan petugas/pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam bukubuku

mereka sebagai penerimaan panjar kedua.

12. Apabila permohonan prodeo tidak terbukti, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang

berisi memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai yang

ditaksir oleh Meja Pertama, jeda waktu pembayaran diberikan selama satu bulan.

13. Apabila Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah dalam putusan sela

Pengadilan, Kasir wajib mengembalikan uang negara tersebut ke negara.

14. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila terjadi kelebihan biaya perkara, Kasir wajib

mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada kas negara.

15. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata kurang, Majelis Hakim dapat

memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan biaya perkara

tambahan yang diperlukan dengan menggunakan instrumen.

16. Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan, harus sama dengan biaya

yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Mekanisme Beracara Bagi Pihak Tergugat yang mengajukan perkara prodeo.

Bagi pihak Tergugat yang hendak mengajukan perkara secara prodeo, maka terdapat

mekanisme beracara sebagai berikut :

1. Apabila pihak Tergugat dalam persidangan, memohon beracara secara prodeo, kesempatan

hanya ada pada waktu menjawab gugatan Penggugat/Pemohon Permohonannya disampaikan

satu dengan jawabannya.

2. Apabila permohonan beracara secara cuma-cuma oleh Tergugat dikabulkan dan dalam

perkara tersebut Tergugat dikalahkan, maka Tergugat dibebaskan dari membayar biaya

perkara.

3. Biaya perkara dibebankan kepada negara dengan cara menyerahkan salinan amar putusan

oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada Kasir.

4. Kasir mengembalikan sejumlah uang yang disetor Penggugat/Pemohon kepadanya dan

menerimakan uang perkara yang disetor Kuasa Pengguna Anggaran sebagai gantinya.

Semuanya dicatat di dalam buku-buku keuangan.

-Proses Beracara dan Mekanisme Perkara Prodeo Pada Tingkat Banding

Dalam proses beracara perkara secara prodeo pada Pengadilan Tingkat Banding, maka

terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan yang tahapan tersebut tidak terpisahkan dengan

Pengadilan Agama tingkat pertama, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan beracara secara cuma-cuma pada tingkat banding dapat diajukan secara tertulis

atau secara lisan melalui Panitera Pengadilan Agama tingkat pertama.

2. Setelah permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo diterima, Ketua Pengadilan

Agama menunjuk Majelis Hakim untuk bersidang memeriksa permohonan tersebut.

3. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang ditanda tangani

oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mengikuti jalannya persidangan.

4. Panitera Pengadilan Agama mengirim Berita Acara Pemeriksaan permohonan tersebut

bersama bundel A, dan salinan putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan ke

Pengandilan Tinggi Agama.

5. Terhadap bundel B dapat dikirim bersama bundel A dan salinan putusan atau dikirim setelah

diterimakan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama tentang izin beracara secara prodeo kepada

pihak yang memohon izin tersebut.

6. Pengadilan Tinggi Agama mengeluarkan penetapan yang isinya menerima atau menolak

permohonan izin prodeo tersebut.

7. Apabila permohonan izin beracara secara cuma-cuma ditolak Pengadilan Tinggi Agama,

Pembanding diberi tenggang waktu 14 hari untuk membayar biaya perkara sejak penetapan

Pengadilan Tinggi Agama tersebut diterima Pembanding.

8. Apabila permohonan dikabulkan, salinan amar putusan penetapan Pengadilan Tinggi Agama

tersebut diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) Pengadilan Tinggi Agama

untuk seterusnya memerintahkan Bendahara mengeluarkan sejumlah uang guna pembayaran

panjar perkara di Pengadilan Agama.

9. Setelah biaya perkara dibayar, Pengadilan Agama dalam waktu segera mengirim bundel B ke

Pengadilan Tinggi Agama, - bilamana belum dikirim sebelumnya – untuk selanjutnya

diproses sebagaimana mestinya.

10. Kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara kepada kas negara.

Insturmen Biaya Prodeo

11. Apabila biaya perkara kurang, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama untuk mengeluarkan biaya perkara yang

diperlukan dengan menggunakan instrumen.

- Dasar hukum Alat Bukti Yang Digunakan

Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo baik yang diajukan oleh

Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, harus ajukan alat bukti berupa surat keterangan

miskin dari Kepala Desa/ Lurah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam HIR Pasal 238.

Adapun, apabila surat itu tidak didapatkan, maka pemohon perkara prodeo dapat

membuktikannya dengan keterangan saksi atau lainnya. Dalam R.Bg. Pasal 274 ayat (4)

menyebutkan : ”Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka Pengadilan bebas untuk

meyakinkan diri tentang miskinnya pemohon dengan memperhatikan keterangan-keterangan

lisan atau dengan cara lainnya”.

-Instrumen Yang Digunakan Dalam Perkara Prodeo

Dalam rangka menunjang mekanisme perkara prodeo yang tertib dan teratur, maka dibuat

beberapa instrumen yang antara lain adalah sebagaimana contoh format-format di bawah ini :

1. Format surat membayar dari Ketua Majelis kepada Kuasa Pengguna Anggaran :

PERINTAH MEMBAYAR

Memerintah kepada Panitera / Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membayar

biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor : .............................................

sebesar Rp. ............................. (..........................................................................................)

untuk biaya memanggil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon untuk sidang tanggal

: ....................................................

Sukabumi, ...................................2008

Ketua Majelis

...............................

6

Insturmen Biaya Prodeo

Insturmen Putusan Biaya Prodeo

2. Format perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara :

PERINTAH MEMBAYAR

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama ..........................................., memerintahkan kepada

Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama ..................................untuk membayarkan biaya

pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor : ....................../Pdt.G/............../PA...........

sebesar Rp. ...................... (...................................................................................) dari DIPA.

Sukabumi, ......................................2008

Panitera

..............................................

NIP. .......................................

3. Format salinan amar putusan sela :

SALINAN AMAR PUTUSAN SELA

Nomor : ..................................................

Tanggal : ..................................................

Penggugat / Pemohon : ..................................................

Tergugat / Termohon : ..................................................

M E N G A D I L I

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai

berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Sukabumi

dengan cuma-Cuma dalam perkara yang tercatat pada register Nomor :

............./Pdt.G/....../PA.Smi, tanggal ..............

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan

Agama Sukabumi Tahun 2008.

3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir .

7

Insturmen Biaya Prodeo

Insturmen Biaya Prodeo

Ketua Majelis

.........................................

4. Format perintah membayar tambahan panjar biaya perkara prodeo dari Ketua Majelis

kepada Kuasa Pengguna Anggaran :

PERINTAH MEMBAYAR

TAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PRODEO

Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membayar

tambahan panjar biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor : ...........................

sebesar Rp. .....................( ............................ .........................................................................)

untuk biaya memanggil Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon untuk sidang

tanggal : ........................................

Sukabumi, .....................................2008

Ketua Majelis

........................................

5. Format perintah membayar tambahan panjar biaya perkara prodeo dari Kuasa Pengguna

Anggaran kepada Bendahara :

PERINTAH MEMBAYAR

TAMBAHAN PANJAR BIAYA PRODEO

Penitera / Sekretaris Pengadilan Agama ..........................memerintahkan kepada Bendahara

Pengeluaran Pengadilan Agama ..............................untuk membayarkan tambahan panjar

biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor : ................../Pdt.G/............/PA.......

Sebesar Rp. .......... (..............................................................................................) dari DIPA.

Sukabumi, ..................................2008

Panitera

..............................................

6. Format salinan putusan akhir :

SALINAN AMAR PUTUSAN AKHIR

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon seluruhnya;

2. ...............................................................................................................................;

3. ...............................................................................................................................;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ..........................(....................................)

kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama .....................2008.