CONTOH SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas

sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal

pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan

secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber

daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan

di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara

lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis

tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta

melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di

sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan

tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan

saksama;

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam,

menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan

Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat

dan seksama serta bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika

karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang

sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat,

bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan

modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung

oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi

muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan

kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan

memberantas tindak pidana tersebut

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun

1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic

in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang

ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau

bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan

Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana

terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,

mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara

langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi

dari sumber alami atau sintetis kimia atau

gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah

bentuk Narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan

Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan

Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.

6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang

ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk

mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk

mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke

tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa

pun.

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk

badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan

kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran

sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.

11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan

hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan

produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk

Narkotika.

12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari

suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di

wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor

pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

psikis.

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai

oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara

terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu

dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau

lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu

tindak pidana Narkotika.

19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap

pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan

komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat

komunikasi elektronik lainnya.

20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan

oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3

(tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu

tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan

suatu tindak pidana Narkotika.

21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang

dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan

berasaskan:

a. keadilan;

b. pengayoman;

c. kemanusiaan;

d. ketertiban;

e. perlindungan;

f. keamanan;

g. nilai-nilai ilmiah; dan

h. kepastian hukum.

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa

Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial

bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi

segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan

dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika Golongan II; dan

c. Narkotika Golongan III.

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan.

 (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

(1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan

tahunan Narkotika.

(3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data

pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi

tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi

pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan

Narkotika secara nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana

kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 10

(1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari

impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain

dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana

kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Produksi

Pasal 11

(1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi

Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi

Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan

pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan

hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan

rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin

dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau

digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam

produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

(1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah

ataupun swasta dapat memperoleh, menanam,

menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah

mendapatkan izin Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri

Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan

lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah

sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan,

dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat,

menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala

mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika

yang berada dalam penguasaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan

secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan

mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas

rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan berupa:

a. teguran;

b. peringatan;

c. denda administratif;

d. penghentian sementara kegiatan; atau

e. pencabutan izin.

BAB V

IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan

pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki

izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk melaksanakan impor

Narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin

kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin

sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk melaksanakan impor

Narkotika.

Pasal 16

(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan

Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor

Narkotika.

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap

rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau

penggunaan Narkotika.

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam

jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara

pengekspor.

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan

pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut

dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Bagian Kedua

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan

pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki

izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor

Narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin

kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin

sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor

Narkotika.

Pasal 19

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan

Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor

Narkotika.

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus

melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar

persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan

tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara

pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya

dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk

perdagangan luar negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan

Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan

Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang

ini.

Pasal 24

(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi

dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

di negara pengekspor dan Surat Persetujuan

Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi

dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang

dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat

persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara

pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang

memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa

dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan

Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat

persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara

pengekspor.

Pasal 26

(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan

Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat

Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara

pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas

perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan

pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat

Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen

atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib

membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat

Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen

atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

negara pengimpor.

Pasal 27

(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada

kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di

tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh

nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika

yang diangkut.

(3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua

puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib

melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya

kepada kepala kantor pabean setempat.

(4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam

kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan

oleh pejabat bea dan cukai.

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa

dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat

Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita

acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada

persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan

menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang

berwenang.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula

bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat

Transito

Pasal 29

(1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen

atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari

pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat

Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah

negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor

dan pengimpor.

(2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari

pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat

Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor

Narkotika;

b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan

c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada

Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya

persetujuan dari:

a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;

b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya

dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang

mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung

jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan

dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

(1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang

diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan

Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya

impor Narkotika di perusahaan.

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor

Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI

PEREDARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam

rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan

setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika

dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat

dan Makanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan

baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk

produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan

dokumen yang sah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 39

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,

pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan

farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus

penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

(1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan

Narkotika kepada:

a. pedagang besar farmasi tertentu;

b. apotek;

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

tertentu; dan

d. rumah sakit.

 (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat

menyalurkan Narkotika kepada:

a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;

b. apotek;

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

tertentu;

d. rumah sakit; dan

e. lembaga ilmu pengetahuan;

(3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu

hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

a. rumah sakit pemerintah;

b. pusat kesehatan masyarakat; dan

c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang

besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penyerahan

Pasal 43

(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

a. apotek;

b. rumah sakit;

c. pusat kesehatan masyarakat;

d. balai pengobatan; dan

e. dokter.

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

a. rumah sakit;

b. pusat kesehatan masyarakat;

c. apotek lainnya;

d. balai pengobatan;

e. dokter; dan

f. pasien.

(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan

balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika

kepada pasien berdasarkan resep dokter.

 (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat

dilaksanakan untuk:

a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan

Narkotika melalui suntikan;

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan

memberikan Narkotika melalui suntikan; atau

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada

apotek.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu

yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

(1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada

kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun

bahan baku Narkotika.

(2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi

tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan

pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan,

ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah,

dan/atau kemasannya.

(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada

kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak

menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah

kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan

Prekursor Narkotika;

b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor

Narkotika; dan

c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan

Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor

Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang

ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan

menteri terkait.

Bagian Ketiga

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 50

(1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan

Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi,

industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan,

perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor

Narkotika secara nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi

dengan menteri terkait.

Bagian Keempat

Pengadaan

Pasal 51

(1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui

produksi dan impor.

(2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan

industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor,

ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta

pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB IX

PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pengobatan

Pasal 53

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi

medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II

atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan

tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika

untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang

dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan

diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib

melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial.

 (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah

sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh

instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan

rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat

persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis,

penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh

instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan

keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan

baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala

kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

upaya:

a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;

c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah

dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan

memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan

Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai

lanjutan atas;

d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan; dan

e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis

bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan

oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala

kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;

b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk

sebelum diedarkan;

d. produksi;

e. impor dan ekspor;

f. peredaran;

g. pelabelan;

h. informasi; dan

i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain

dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral,

baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan

dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai

dengan kepentingan nasional.

BAB XI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk

Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat

BNN.

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan

di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

Pasal 65

(1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah

kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN

kabupaten/kota berkedudukan di ibukota

kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 67

(1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh

seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.

(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi

urusan:

a. bidang pencegahan;

b. bidang pemberantasan;

c. bidang rehabilitasi;

d. bidang hukum dan kerja sama; dan

e. bidang pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan

tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 68

(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon

harus memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);

e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam

penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam

pemberantasan Narkotika;

f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan

memiliki reputasi yang baik;

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan

j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan

lain selama menjabat kepala BNN.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional

mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik

regional maupun internasional, guna mencegah dan

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan

terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas

dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 72

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

dilaksanakan oleh penyidik BNN.

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Kepala BNN.

BAB XII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini.

Pasal 74

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang

didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke

pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan

tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding,

tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana

mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus

dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN

berwenang:

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta

keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai

saksi;

d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti

tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi

nasional;

i. melakukan penyadapan yang terkait dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang

cukup;

j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan

penyerahan di bawah pengawasan;

k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam

dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh

lainnya;

m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang,

dan tanaman;

o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui

pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga

mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor

Narkotika yang disita;

q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang

bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti

adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3

x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat

penangkapan diterima penyidik.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam.

Pasal 77

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf

i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang

cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung

sejak surat penyadapan diterima penyidik.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan

penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin

tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada

ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di

bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari

pimpinan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga

berwenang:

a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan

barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada

jaksa penuntut umum;

b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga

keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga

dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain

yang terkait;

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga

keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka

yang sedang diperiksa;

d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang

untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka

kepada instansi terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,

transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau

mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang

dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga

berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya

dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak

hukum negara lain untuk melakukan pencarian,

penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik

BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 82

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara

Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor

Narkotika berwenang:

a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan

tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika

dan Prekursor Narkotika;

b. memeriksa orang yang diduga melakukan

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau

badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang

adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan

h. menangkap orang yang diduga melakukan

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara

tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu

pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri

sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara

Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang

serupa dengan itu; dan

b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan

atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di

atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun

yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;

2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi

yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang

yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau

penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan

Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika

dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan

membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan

dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,

bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang

melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada

kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling

lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan

kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan

penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika

wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan

barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan

tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala

kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit

terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan

pengamanan barang sitaan yang berada di bawah

penguasaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika

dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 90

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik

pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan

sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan

dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium

tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima

pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan

Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu

paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk

kepentingan pembuktian perkara, kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau

dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang

berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik

yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib

dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari

kepala kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam

waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam

sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan

berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan

tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala

kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1

(satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75

huruf k.

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan

untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan

kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari

terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan

negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai

penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan

dan pelatihan.

Pasal 92

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika

yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali

dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah

disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat

disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan

pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan

daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau

transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling

lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya

memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan,

dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai

tanaman Narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan

pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan

pemusnahan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak

dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak

dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan

Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak

dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau

tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain

yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika

tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan

asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan

peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau

berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan

barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang

sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal

91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik

barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh

Pemerintah.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang

pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan

keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda

istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang

diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang

dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa

seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak,

dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan

terdakwa.

Pasal 99

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang

bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika

dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan,

dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal

yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya

identitas pelapor.

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan

orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak

melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

(1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang

memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan

oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa,

dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun

sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan

oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 101

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang

digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan

Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas

untuk negara.

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang

beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan

terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang

bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang

merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan

untuk kepentingan:

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika; dan

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan

harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan

perjanjian antarnegara.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi

Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

untuk berperan serta membantu pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan

memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada

penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung

jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani

perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya

yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang

bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir

dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang

atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam

suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum

dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00

(delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu)

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

(sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditambah 1/3 (sepertiga).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

(sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain

atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau

pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

(sepertiga).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 117

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain

atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00

(delapan miliar rupiah).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau

pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

(sepertiga).

Pasal 122

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain

atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau

pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan

Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup

umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah

dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani

rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di

rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang

ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi

standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang

yang tanpa hak atau melawan hukum:

a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan

Narkotika;

d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana

yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana

denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal

128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,

pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal

126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana

penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3

(sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara 20 (dua puluh) tahun.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 133

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan,

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,

memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat,

atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling

banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan,

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,

memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat,

atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk

menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan

sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan

Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang

diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana

Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana

Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan,

menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau

menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,

menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang,

harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan,

penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran

investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta

atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit

penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak

pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika

di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

Pasal 140

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal

90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau

secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban

melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut

umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam

pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal

124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128

ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah

dengan 1/3 (sepertiga).

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak

pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal

120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga

ketentuan Undang-Undang ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 146

(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak

pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor

Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran

keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke

wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak

pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor

Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah

Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika

Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan

kesehatan;

b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam,

membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan;

c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi

Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan

Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan

Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak

pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika,

pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan

Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN

provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-

Undang ini;

b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali

ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-

Undang ini;

c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika

Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN

berdasarkan Undang-Undang ini;

d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-

Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata

kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;

e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata

kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83

Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-

Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap

dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan

kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik

yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota

dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini

diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru

berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3698); dan

b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan

Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan

I menurut Undang-Undang ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang

ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143